MUI Pusat Setuju Deklarasi #2019GantiPresiden Tak Digelar di Jabar

MUI Pusat Setuju Deklarasi #2019GantiPresiden Tak Digelar di Jabar

Berita Terkini ~ Gerakan tagar #2019GantiPresiden mendapat penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar karena dinilai lebih dominan unsur provokatif. Setelah Jabar, MUI dari daerah lain juga bersuara.

Gerakan tagar itu dianggap lebih mengarah ke aksi inkonstitusional dan bisa memicu konflik. Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar mencontohkan deklarasi #2019GantiPresiden di Batam pada Minggu (29/7) lalu yang mendapat reaksi keras.

“Gerakan ganti presiden dinilai lebih dominan unsur provokasi dan mengarah kepada aksi inkonstitusional dibandingkan dengan kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi,” kata Rafani di kantor MUI Jabar, Jalan Martadinata, Kota Bandung, Rabu (1/8/2018) vivobetting.

Adapun Ketua MUI Banten AM Romly meminta kedua kubu pendukung capres menunda deklarasi dukungan terhadap jagoan masing-masing. Kedua kubu diimbau menunggu masa kampanye.

“Jadi saya sebagai pelayan para ulama mengkhawatirkan aksi dan reaksi nanti menimbulkan kegaduhan, apalagi pertentangan dalam masyarakat sebelum waktunya karena belum masuk kampanye, kan,” katanya kepada wartawan seusai acara Sosialisasi Penanggulangan Terorisme di Hotel Horison Forbis, Cilegon, Kamis (2/8).

BACA JUGA : Kontroversi Parpol Tolak UAS Dibilang Munafik

Sikap MUI Jabar ini didukung oleh MUI Pusat. Sebab, pihaknya khawatir gerakan itu menimbulkan konflik di tengah panasnya suhu politik saat ini.

“Kami mendukung imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar agar deklarasi tagar #2019GantiPresiden tidak digelar di Jabar,” kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi lewat keterangannya, Rabu (1/8).

BACA JUGA : Kontroversi OSO ‘Goblokin’ MK

Zainut mengakui semua orang bisa menyalurkan aspirasinya, termasuk gerakan #2019GantiPresiden. Namun gerakan tersebut, kata Zainut, seharusnya dilakukan saat memasuki masa kampanye Pemilu 2019.

Partai politik berbeda pandangan menyikapi penolakan itu. DPD PDIP Jabar mendukung MUI Jabar karena gerakan itu dinilai memang bisa memicu konflik.

“Cara-cara konstitusional harusnya lebih dikedepankan. Cara-cara barbar harus ditinggalkan. Cara itu (gerakan #2019GantiPresiden) dilakukan, lalu kemudian kubu kami menggunakan pola itu, yang dirugikan tentu masyarakat. Suasana akan tidak kondusif dan terjadi gesekan horizontal. Tentu itu tidak kita inginkan,” kata Sekretaris DPD PDIP Jabar Abdy Yuhana saat dihubungi.

 

 

 

Daftar disini !!!

zvr
Your Reaction

Mungkin Anda Menyukai

%d blogger menyukai ini: